Tantangan Demokrasi di Saat Pandemi

Oleh : Thoriq Hardiansyah

Pada Masa saat ini seluruh dunia mulai kedaruratan kesehatan yang mengakibatkan stabilitas di berbagai sektor mulai terhambat.

Banyak Negara di seluruh dunia mengeluarkan cara yang tepat dan stategis dalam menangkal penyebaran virus covid-19 ini, sampai vaksin tersebut ditemukan.

Berbagai langkah demokratis pun dihelatkan oleh berbagai negara yang notabene dalam kurva statistiknya dari yang sudah melebihi angka yang cukup tinggi sampai terendah mulai menggencarkan berbagai kebijakan.

contoh terpenting Mulai dari kebijakan negara korea selatan yang sangat terpukul dengan pewabahan virus covid-19, pada tanggal 4 maret 2020  tidak perlu menetapkan keadaan darurat atau kekuasaan darurat melainkan tindakan yang diambil ialah  UU pengendalian dan pencegahan penyakit menular Infectious Disease Control and Prevention act (IDCPA) Nomor 14286, diubah pada 2 desember 2016 dalam Bahasa inggris, dan versi baru di korea  yang telah diamandemen pada 4 maret 2020 merupakan Undang-undang yang sangat relevan yang berlaku dalam Covid-19 yang meledak pada saat itu di Korea selatan dan memberikan tekanan yang cukup signifikan dan juga dinilai berhasil sehingga pemerintah Korea selatan mulai membuka aktifitas social publik sedikit-demi sedikit.

Pada 8 mei 2020 tepatnya hari jumat, mereka resmi membuka kembali pertandingan sepak bola kasta tertingginya.

UU lahir dari keterpurukan korea selatan akibat mewabahnya penyakit middle east respiratory syndrome (MERS), Pada Pokoknya UU ini bahkan mengatur konsekuensi ekonomi yang timbul akibat pewabahan suatu penyakit.

Masuk kepada kebijakan negara Indonesia, Banyaknya regulasi yang keluarkan mulai dari PP No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar, Perpes No. 36 tentang kompetensi kerja melalui kartu pra kerja, perppu no.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang pada 12 Mei 2020 yang telah diresmikan DPR sebagai undang-undang (UU) dan lain sebagainya.

Banyaknya pro kontra terhadap kebijakan pemerintah negara dalam menanggapi persoalan ini.

Penulis berasumsi bahwa pemerintah mulai mengencarkan teori prespektif perogatif, yakni dengan memungkinkan menyibukkan kedaruratan, tetapi adanya suatu keinginan yang menciptakan regulasi melegalkan yang bersifat preseden atau menguntungkan dalam sepihak.

Contoh dari analisi tersebut ialah pada perpu nomor 1 tahun yang sekarang telah menjadi undang-undang, misalnya pada pasal 27 ayat 2 dan 3 yang sangat tidak relevansinya terhadap penanganan covid-19, mengapa demikian? Karena tidak adanya transparasi pemerintah negara dan juga memberikan hak imunitas penuh kepada para pejabat public yang terlibat dalam pasal maupun UU tersebut.

Dengan ini penanganan secara de facto yang bersifat abstrak dan secara de jure instrumen hukum tersebut bersifat inkonstitutional.

Dan juga tak luput dari persoalan tersebut, adanya penentangan kebijakan.

Penentangan kebijakan di sini ialah persoalan mengenai carut-marutnya proses bantuan social, BLT dan PKH yang tidak tepat saran dan dinilai tidak akuntabel dalam prosesnya.

Baca Juga:  BUM Des Ujung Tombak Development

Sehingga beberapa kepala daerah yang menyanyangkan hal tersebut dan juga mengkritik keras dikarenakan bertentangan terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah negara yang menimbulkan polemik baru, antara pemerintah daerah dengan pemerintah negara dalam konteks ini.

Masuk kepada DPR RI yang secara tidak transparansinya terhadap publik yang secara tiba-tiba mengesahkan RUU minerba perubahan dari UU No.4 tahun 2009 yang sejatinya UU tersebut sub pokoknya lebih mengutamakan kesejahteraan kaum elit dibandingkan masyarakat sipil dan actor pertambangan pada umumnya dan dalam situasi yang tidak memungkinkan.

Inilah yang menjadikan momok yang sangat kurang efisien dan kontradiktif, dengan adanya pandemik ini penulis berasumsi bahwa pemerintah negara mencari celah untuk mewujudkan keinginan sepihak dengan mengambil langkah pengurangan deliberatif masyarakat dalam mengontrol pemerintah negara dengan dalih pengurangan pewabahan Covid-19.

Menurut Bivitri Susanti salah satu dosen Hukum tata negara di STH Indonesia Jentera mengatakan bahwa dalam diskusi APHTN-HAN, 11 mei 2020 mengatakan bahwa, Secara ketatanegaraan implikasinya adalah bagaimana penyelenggara negara harus cepat tanggap dalam menghadapi bencana.

Ada konsep tata negara darurat, yang meminggirkan konsep ketatanegaraan “Normal” untuk bisa mengatasi kondisi dengan cepat.

Setelah ada beberapa kejanggalan dalam kebijakan pemerintah dan juga eskalasi pertumbuhan pewabahan ini masih belum menunjukkan titik temu, konteks ketatanegaraan diatas berbanding terbalik terhadap observatifnya dimasyarakat.

Inilah yang dikatakan oleh Robert A.dahl seorang ilmuwan politik dan professor ilmu politik universitas Yale 1971 mengatakan bahwa “Democracy requires not only free. Fair and competitive elections, but also the freedom that make them truly meaningfull, alternative sources of information, and intitutions to ensure that government policies depend on the votes and preferences of citizens”.  yang kita telaah dari pendapat Robert A dahl adalah demokrasi substansif bukan hanya sebagai prosedural biasa, tetapi mengaplikasikan kepada seluruh elemen masyarakat terhadap kesejahteraan negara dan bangsa ( welfare state).

Dari berbagai aspek kebijakan pemerintah Indonesia dan komparasi dalam menanggulangi pewabahan ini harus kita controlling bersama dan langkah konstitusional harus kita terapkan.

Kembali lagi kepada persepsi bahwa setiap pemerintah negara diseluruh dunia mempunyai cara tersendiri dalam menanggulangi pewabahan ini.

Tantangan demokrasi di saat pandemik ialah stabilitas kebijakan pemerintah negara, hubungan antar jabatan, penentangan kebijakan yang berkaitan dengan kepemimpinan (yang bersifat positif dan negative ).

Kutipan terakhir saya dari prof.bagir manan mengatakan bahwa “Demokrasi dapat pasang surut, dapat disurutkan, tapi tidak dapat dilenyapkan, tidak dapat dimatikan karena itu bagian tatanan kehidupan manusia”.

Bagaimana tanggapan anda kerabat patron.id yang budiman?

Conveyor Of Public Opinion merupakan Mahasiswa Aktif Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten.

Bagikan:

3 Replies to “Tantangan Demokrasi di Saat Pandemi”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *