Tantangan Baru Masyarakat Demokrasi di Era Digital

patron.id – Seiring dengan perkembangan teknologi, kebebasan berekspresi tidak hanya disalurkan secara langsung, namun juga mengisi ruang digital sebagai sarana penyalur aspirasi dan pendapat.

Berpendapat dimuka umum yang termasuk ke dalam bentuk demokrasi di Indonesia juga disalurkan melalui media digital. Menyalurkan aspirasi dan pendapat di ruang digital juga sudah bukan lagi hal yang baru dan tabu.

Penyaluran aspirasi dan pendapat di ruang digital mengundang dampak yang positif dan juga negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan berupa praktik demokrasi oleh setiap orang dapat terealisasi dengan ruang ini, artinya bahwa setiap orang berhak berekspresi untuk mengungkapkan segala perasaan dan keluh kesah mengenai sesuatu yang ia rasakan tanpa terkendala ruang dan waktu. Adapun dampak negatif yang mengikutinya yaitu bermunculannya penggiringan opini publik ke arah yang tidak benar yang berujung pada isu-isu SARA dan berita bohong.

Dalam hal ini, media memiliki peranan penting dalam demokrasi digital. Namun, sebelum membahasnya lebih dalam, perlu diketahui bersama bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan, dengan kata lain demokrasi mengizinkan warga negara ikut berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Saat ini, teknologi digital mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Media sebagai penyedia informasi, menyediakan berbagai macam layanan dan menjadikan masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi secara lebih massif dengan biaya terjangkau.

Belum lagi, media daring menjadi ruang partisipasi publik dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran individu, hingga mengontrol media melalui ruang publik berupa blog atau kolom komentar yang disediakan setiap konten di internet.

Internet telah menjelma menjadi ruang publik masa kini, walaupun dalam penggunaannya tersebut ditentukan oleh beragam faktor seperti biaya dan akses. Namun, faktor-faktor tersebut tidaklah menjadi suatu permasalahan yang penting dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat di ruang digital.

Kebebasan berpendapat di ruang digital saat ini telah banyak mengganggu stabilitas politik dan demokrasi, karena demokrasi dimaknai menembus batas wajar, berdampak pada pemaknaan kebebasan berpendapat berpusat pada radikalisme, sektarianisme, terorisme, bahkan bertentangan dengan ideologi pancasila.

Kerasnya polarisasi politik dalam dunia demokrasi digital ini sangat terasa setelah pemilihan serentak 2019 lalu.

Kasus tersebut dapat menjadi contoh bagaimana elit-elit politik yang berkepentingan memobilisasi massa melalui penggiringan opini publik di jejaring media sosial. Misalnya, elit politik mampu menggerakkan solidaritas berbasis SARA untuk menyuarakan aspirasi mereka, terlepas dari kepentingan elit politik tersebut.

Demokrasi digital kini sangat nyata kita hadapi. Media percakapan dan tatap muka telah digantikan dengan seperangkat ponsel yang menegasikan jarak dan waktu. Keyakinan ideologis dan kepercayaan dari zaman ke zaman tidak akan berubah, yang membedakan hanya platform yang memfasilitasi saja.

Saat ini dimana distribusi informasi tidak lagi dapat diatur oleh pemerintah, setiap individu dalam masyarakatlah yang berkuasa atas itu.

Tantangan demokrasi digital saat ini terletak pada tangan – tangan masyarakat yang menjadi andalan atas perilaku penyebaran berita bohong dan penggiringan opini publik dalam demokrasi digital melalui pendidikan berbasis humaniora.

Eksa Tania Putri, Mahasiswi Untirta FISIP, Jurusan Ilmu Komunikasi
Editor : Renna Aulia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *