Pendiri NU Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Ansor Banten Tuduh Kemendikbud Digembosi HTI

PATRON.ID – SERANG | Terkait beredarnya kamus sejarah Indonesia di kalangan masyarakat luas, dimana nama pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ari hilang dalam kiprah catatan sejarah terbitan Kemendikbud menuai banyak protes, terutama dari kalangan Tokoh NU.

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang terdiri dari dua jilid, dengan memuat informasi atau istilah kesejarahan dalam kurun waktu 1900 hingga 1988 dinilai banyak kejanggalan didalamnya.

Ketua Rijalul Ansor Banten KH. Hamdan Suhaemi mengungkapkan kekecewaannya kepada Kemendikbud atas kejadian ini. Menurutnya, Kemendikbud sangat ceroboh dan tidak teliti. Bahkan mempertanyakan, bagaimana bisa terjadi seorang tokoh NU sekaliber Hadratus Syech KH. Hasyim Asy’ari hilang dalam entry kamus sejarah Indonesia.

“Saya secara pribadi sekaligus warga Nahdliyyin sangat menyesal dan kecewa berat atas kejadian ini kepada orang-orang Kemendikbud,” ucap Hamdan, kepada patron.id via pesan WhatsApp, Kamis (22/4/2021).

Padahal, lanjut dia, KH. Hasyim Asy’ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang memiliki catatan sejarah penting dalam mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan, nama-nama tokoh yang dinilai tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa, bahkan ingin memberontak negara seperti Abu Bakar Ba’asyir justru masuk entry kamus sejarah Indonesia.

“Ada apa ini di Kemendikbud? Ini seolah-olah ada sistem yang dibuat menjadi kunci oleh orang-orang eks HTI untuk membuat aturan main di dalam Kemendikbud. Saya perhatian penuh kejadian ini karena memang Kemendikbud ini kayaknya ladangnya orang-orang eks HTI dengan agenda besarnya untuk kemudian nanti menggerogoti keutuhan NKRI,” ungkapnya.

Hamdan meminta kepada Kemendikbud untuk segera menarik kamus sejarah Indonesia dari peredarannya. Jika tidak segera ditarik, dia memprediksikan akan ada gelombang besar dari orang-orang NU untuk memprotes kebijakan tersebut.

“Jadi masukan saya cepat tarik dari peredarannya. Kalau tidak, akan ada protes besar-besaran dari warga NU,” tegas Wakil Ketua PW GP Ansor Banten ini.

Mengutip halaman kompas.com, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid menyatakan, dokumen buku Kamus Sejarah Indonesia yang beredar di masyarakat merupakan salinan lunak naskah yang masih perlu disempurnakan.

“Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” kata Hilmar dikutip dari situs resmi Kemendikbud, Selasa (20/4/2021).

Dia menuturkan, naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Hilmar juga menegaskan, Kemendikbud tidak akan mengesampingkan sejarah bangsa Indonesia, termasuk sosok pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari yang namanya tidak tercantum pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” katanya. [Red/Roy]