Musyawarah Nasional (Munas) 2019 Ala Golkar

Oleh : Imron Wasi

Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya (Golkar), Desember mendatang, tentu patut menjadi perhatian utama. Sebab, sebagai entitas demokrasi, Partai Golongan Karya (Golkar) yang sedari awal sudah memiliki power and track record yang cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dengan keikutsertaan Partai Golkar dalam setiap Pemilu yang sudah diperhelatkan. Bahkan sampai saat ini masih bertahan dalam konstelasi politik nasional. Meski demikian, Partai berlambang pohon beringin ini kerap mengalami dinamika yang berdampak pada kondisi di internal Partai Golkar sendiri.

Misalnya, dinamika yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar karena perbedaan pandangan akan ideologi, platform, sampai pada kepentingan jangka pendek atau dalam bahasa lain bisa disebut sebagai kepentingan yang bersifat pragmatis partai politik pasca-reformasi. Selain itu, dengan adanya gejolak yang ada dalam tubuh partai politik, biasanya akan berdampak pada munculnya berbagai fraksi-fraksi. Alhasil, biasanya, apabila sudah muncul fraksi-fraksi dalam partai politik, terutama menjelang musyawarah nasional (Munas) Golkar, Desember mendatang, tentu akan melahirkan konflik dan munculnya friksi baru. Selanjutnya, apabila Partai Golkar tidak mampu membendung intrik yang ada menjelang Munas Golkar, maka tidak menutup kemungkinan. Hal serupa yang pernah terjadi beberapa tahun silam akan terulang kembali. Seperti, perpindahan elite partai politik kepada partai politik lain, adanya kepengurusan ganda di tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP), sampai pada tahap yang lebih mencengangkan yakni mendirikan partai politik baru.

Friksi yang timbul di dalam partai politik, termasuk Golongan Karya (Golkar), salah satunya bisa diakibatkan karena tidak terakomodasinya kepentingan jangka pendek para politikus. Hal ini tercermin dari kemunculan hasrat atau keinginan para politikus yang hendak mengejar jabatan struktural tertinggi dalam tubuh parpol, misalnya, ketua umum; yang akhir-akhir ini pula turut menjadi perbincangan. Gejolak dalam Partai Golkar menjelang perhelatan Munas pun, sudah tampak terasa seiring dengan munculnya berbagai calon ketua umum, di antaranya sosok-sosok yang dianggap memiliki kekuatan besar seperti Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Yang sudah menjadi rahasia umum, keduanya adalah sosok yang mengisi dan melaksanakan jalannya roda pemerintahan; Airlangga Hartarto masuk dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dan Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR RI periode 2019-2024. Dan beberapa calon ketua umum lainnya. Berbagai spekulasi-spekulasi bermunculan di kanal-kanal informasi; seperti tidak netralnya panitia musyawarah nasional (Munas), klaim dukungan dari berbagai pengurus daerah, munculnya pemilihan yang hendak dilaksanakan secara aklamasi, melanggar konsensus yang telah disepakati, sampai pada tahap akan menggugat musyawarah nasional (Munas), apabila musyawarah nasional (Munas) Golkar dilakukan secara rekayasa dan akan menggelar Munas tandingan, apabila Munas tidak sesuai dengan AD/ART. Pada dasarnya, yang menjadi latar belakang munculnya konflik di internal parpol bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang telah penulis utarakan di atas. Namun, selain itu, tampaknya kepemimpinan elite parpol yang bersifat oligarkis dan sentralistik dapat mengakibatkan konflik internal parpol.

Setelah lahirnya kebebasan berserikat pasca-reformasi, kini berbagai partai politik pun ikut bertambah dan mewarnai jagat politik nasional. Yang pada kurun waktu itu sistem politik Orde Baru menempatkan dan memperbolehkan hanya tiga partai politik yang boleh mengikuti konstelasi politik nasional, yakni PDI-P, PPP, dan Golkar. Hal tersebut membuktikan adanya kebijakan fusi pada kurun 1973. Beberapa partai politik pun bergabung pada beberapa golongan; baik nasionalis maupun agamis. Namun, setelah era reformasi, berubah drastis. Sebab, banyak partai politik baru. Akan tetapi, terlepas banyaknya parpol baru, namun problem utama yang kerap menghiasi dinamika parpol adalah konflik internal. Seperti yang telah dialami oleh Partai Golkar dan parpol lainnya di Indonesia. Namun, pada kali ini, penulis akan menelaah konflik internal yang berujung pada hal-hal yang dapat membuat friksi parpol sampai pada pendirian parpol baru. Secara eksklusif, penulis akan menelaah Partai Golkar sebagai parpol terbesar yang masih eksis di tengah-tengah kerasnya dinamika di dalamnya.

Golkar dalam Ambang Konflik?
Sejumlah partai politik era reformasi, termasuk Golkar dan parpol lainnya kerap dilanda konflik internal. Seperti yang telah disebutkan oleh penulis di atas, bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya konflik tersebut. Seperti yang pernah diutarakan oleh Aisah Putri Budiatri et all (2018: 23-24), bahwa faksionalisasi yang terjadi di parpol, akan mengakibatkan atau memicu lahirnya problem konflik dan perpecahan partai. Baik itu datangnya dari internal maupun eksternal. Dalam kaitan itu, Aisah (2018) mempersepsikan bahwa faktor internal yang meliputi nilai ideologi, kompleksitas sosiologis partai, struktur organisasi partai dan pola kepemimpinan elite; sedangkan untuk faktor eksternal yaitu system kepartaian, sistem pemilu, pilihan koalisi, dan kepentingan kekuasaan, serta regulasi dan intervensi pemerintah.

Menilik data yang ada, tampak bahwa Golkar merupakan parpol yang kerap mengalami konflik internal. Bahkan, elite-elite politik Golkar pada saat itu, sebagian sudah mendirikan partai politik baru. Sebut saja, mulai dari PKPI, Hanura, Gerindra, Nasdem lahir dari akibat perpecahan yang ada di internal. Tercatat bahwa pada 1998, Golkar mengalami faksionalisasi dan konflik internal partai. Pada saat itu, pertarungan antara faksi Akbar Tandjung dan faksi Edi Sudrajat, di latar belakangi oleh perebutan posisi pimpinan partai dan kepengurusan dan kecenderungannya bersifat non-ideologi, namun juga dipengaruhi oleh perbedaan basis sosiologis terkait latar belakang aktivis partai. Selanjutnya, pada 2004, terdapat berbagai faksi-faksi baru, seperti faksi Prabowo Subianto, Wiranto, Surya Paloh, dan Aburizal Bakrie. Namun, yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni yang terjadi pada 2004 adalah persaingan dalam konvensi capres Golkar. Dan ini menyebabkan beberapa tokoh partai mendirikan parpol baru. Dan kecenderungannya bersifat non-ideologis. Kemudian, masih pada tahun yang sama, faksi Akbar Tandjung dan Faksi Jusuf Kalla pun turut menambah daftar konflik di tubuh partai pohon beringin ini. Sebab, pada 2004 itu, faksi Akbar Tandjung dan faksi Jusuf Kalla berbeda dalam dukungan Pilpres 2004 dan perebutan ketua umum di Munas. Diikuti pada tahun Pemilu berikutnya, yakni, 2009 faksi Aburizal Bakrie dan Surya Paloh, latarnya sama dengan konflik sebelumnya yang pernah terjadi pada 2004. Terakhir, pada 2014, faksi Aburizal Bakrie dan Agung Laksono pun latar dan kecenderungannya hampir sama seperti satu dekade yang lalu*. (red/Ridho Imawan Hanafi et all dalam Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 140.)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa setiap atau menjelang Pemilu, Golkar kerap tersandera atau terperangkap pada problem utama di internal, yakni konflik. Konflik itu muncul karena terdapat beberapa faksi yang kemudian mengakibatkan stabilitas organisasi partai terganggu. Selain itu, tampaknya, kecenderungan konflik itu didominasi oleh faktor non-ideologis. Dengan kata lain, konflik yang terjadi di internal lebih mengedepankan persoalan kepentingan jangka pendek atau pragmatis. Semenjak era reformasi, konflik yang melanda Golkar itu disebabkan karena faktor non-ideologi. Dan terjadi pada saat-saat menjelang Munas maupun setelahnya. Padahal, keberadaan ideologi dalam suatu parpol merupakan keniscayaan dan bersifat substansial. Sebab, tanpa keterlibatan ideologi dalam parpol, maka akan sulit membedakan antara partai politik yang ada. Jadi, identitas diri (party identity) itu melekat dan tercermin dalam aktivitas maupun platform parpol melalui landasan besarnya, yakni ideologi. Pertanyaannya sekarang. Dari sekian banyak parpol yang ada. Apakah kita bisa membedakan parpol mana yang mempunyai ideologi yang mengedepankan pada aspek kepentingan nasional, terutama kepentingan rakyat? Kekentalan ideologi yang dimiliki partai politik tampaknya mengalami sebuah erosi. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya kepentingan jangka pendek yang mendominasi sirkulasi politik nasional.

Baca Juga :  MERDEKA UNTUK SIAPA?

Kembali pada pembahasan awal, konflik yang merundung Partai Golkar selama ini, yang pernah terjadi tentu bisa diakibatkan karena melunturnya ideologi partai di tengah-tengah arus demokratisasi. Dalam hal ini, yang perlu diperbaiki agar kejadian tersebut tidak terulang kembali yakni dengan melakukan pendekatan persuasif ke seluruh pengurus di berbagai tingkatan sebelum musyawarah nasional (Munas) Golkar digelar, setidaknya untuk meminimalisir intrik yang sempat menggrogoti partai. Dan elite-elite Partai Golkar perlu membuka kesempatan yang sama bagi seluruh kader untuk mengikuti pertarungan yang terbuka dan kompetitif dalam musyawarah nasional (Munas). Sebagai partai politik yang memiliki basis kuat. Golkar kerap menjadi salah satu penentu arah kebijakan publik. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi di dalam Partai Golkar ini selalu menarik untuk menjadi perhatian utama dan diskursus. Selain itu, perlu juga untuk memperkuat institusionalisasi partai, memperjelas dan mengaktualisasikan ideologi partai yang mengedepankan aspirasi publik.

Impact Faksi dan Konflik bagi Partai

Sebagai partai besar, Golkar, tentunya memiliki pola kaderisasi yang baik. Menjelang waktu musyawarah nasional (Munas) Golkar, Desember yang akan datang, tentu Golkar memiliki kader-kader yang kompeten, memiliki integritas tinggi, kapasitas, kredebilitas, dan akseptabilitas. Melihat hasil pemilihan ketua umum parpol sebelumnnya yang menggelar pemilihan ketua umum partai, seolah tidak ada regenerasi politik. Dengan kata lain, ketokohan dalam partai politik di Indonesia tampaknya masih melekat. Sejauh ini, kandidat ketua umum Golkar menjelang Munas sudah bermunculan. Dan tentu harapan publik pada Munas Golkar mendatang dapat memproyeksikan dan menerapkan platform partai, termasuk ideologi parpol dengan ideal, serta dengan adanya pemilihan ketua umum ini dapat memberikan teladan kepada rakyat akan pentingnya demokrasi. Dengan munculnya berbagai calon ketua umum Golkar ini tentu akan berimplikasi pada hadirnya faksi-faksi di dalam Golkar. Dengan adanya kandidat ketua umum lainnya, selain Airlangga Hartaro dan Bambang Soesatyo, tentu dapat dikatakan sebagai solusi alternatif, apabila mengalami politics deadlock. Meminjam perspektif dari Zariski (1960), bahwa faksi dapat dimaknai sebagai intrik, klik atau perkubuan yang terjadi pada suatu partai politik. Lebih lanjut, Zariski, mengatakan bahwa pengelompokkan sebagai gambaran perbedaan kubu atau klik terbagi atas identitas dan tujuan yang sifatnya umum, serta tindakan kolektif yang membedakan dengan kubu lainnya dalam mencapai suatu tujuan.

Sebagai sebuah organisasi, partai politik memang tidak bisa dilepaskan dari faksi maupun konflik yang mengemuka di dalamnya. Sebab, di sana terdapat berbagai ide-ide, gagasan-gagasan, pendapat, dan memaknai ideologi secara berbeda. Ketiadaan paham tunggal, menciptakan hal itu. Pada dasarnya, konsekuensi tersebut memang perlu diambil atau diterima oleh parpol. Akibat dari adanya faksi dan konflik di dalam partai, tentu akan berdampak pada hal-hal yang bersifat substansial dalam pengelolaan infrastruktur partai. (i) terhambatnya rekrutmen atau kaderisasi partai; (ii) dapat mengganggu stabilitas kelembagaan partai; (iii) kinerja elektoral terganggu; (iv) dan terhambatnya proses konsolidasi demokrasi.

Dengan demikian, hadirnya faksi dan konflik dalam parpol akan berimplikasi pada kemandekan kaderisasi di tingkat partai politik. Bukan hanya dirasakan oleh pengurus yang ada di pusat. Akan tetapi, sampai pada tingkat akar rumput. Sebab, dengan adanya berbagai faksi, maka kepengurusan akan terbagi ke dalam beberapa kepengurusan. Meskipun yang diakui dan mendapatkan legitimasi besar hanya satu oleh pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya SK pengurus partai politik. Terhambatnya proses kaderisasi ini juga akan berimplikasi pada regenerasi kepemimpinan. Selain itu, parpol pun tak bisa menjalankan parpolnya dengan ideal, karena belum terinstitusionalisasi secara baik. Dan hal ini juga turut mengganggu kinerja partai dalam meraih simpati rakyat atau dalam bahasa lain dapat disebut sebagai kinerja elektoral terganggu. Dipastikan, dengan adanya peristiwa ini akan mengurangi pendapatan partai secara kuantitas melalui suara pada saat Pemilu. Sebab, parpol tersebut lebih terfokus pada domain internalnya. Terakhir, kepemimpinan ketua umum Golkar yang terpilih setelah Munas nanti, yang diakui secara sah oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK pengurus parpol; maka akan membuka percaturan atau peta politik baru secara nasional. Sosok yang sering disebut-sebut yakni ketua umum Golkar yang sekaligus salah satu menteri yang mengisi komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Dan Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR RI. Apabila salah satu di antara keduanya terpilih, mampukah berimbang melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya? Di sisi lain, memimpin salah satu parpol terbesar di Indonesia, Golkar. Dan di satu pihak, bekerja atau mengabdi kepada kepada negara melalui sistem pemerintahan.

Tentang Penulis

Imron Wasi adalah seorang pria kelahiran Lebak-Banten. Lahir pada 13 April 1996. Ia telah menyelesaikan studinya di STISIP Setia Budhi dengan mendapat gelar S.Sos Ia pernah menjabat wakil presiden mahasiswa 2017-2018 dan presiden mahasiswa 2018-2019. Aktif di berbagai lembaga atau organisasi. Penulis juga kerap menulis sejumlah artikel di berbagai media. Baik yang pernah dimuat di majalah, media cetak maupun media online.

Penulis dapat dihubungi melalui: [email protected]

Share Berita ini :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •