Merespon Persoalan Ormas, LKPM Menggelar Kongkow Kebangsaan

patron.id – Jakarta, Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat (LKPM)  Rumah Kebangsaan menggelar kegiatan ‘Kongkow Kebangsaan’ bertajuk Urgensi Legalitas Ormas untuk Keutuhan NKRI, di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/08/2019).

Kegiatan tersebut sebagai respon atas berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia terutama informasi yang menyebut ada Ormas di Indonesia yang dinilai tidak menjadikan Pancasila sebagai asas dan ideologinya.

Ada tiga pembicara pada diskusi tersebut, antara lain Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dianta Sebayang Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU), Daniel Zuchron dan Redaktur NU Online, Ahmad Rozali.

Dianta Sebayang menuturkan legalitas Ormas di Indonesia begitu penting, dengan begitu Ormas secara hukum diakui eksistensinya oleh Negara. Namun menurutnya yang jauh lebih harus diperhatikan adalah bagaimana NKRI masih tetap utuh ketika berbagai Ormas hidup dan berkembang di Indonesia. Ia juga menegaskan Ormas harus sepakat dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

“Sehingga Ormas tersebut dapat menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana ormas itu dan Kita sebagai Bangsa harus sesuai dengan Pancasila, kita ini Negara hukum bukan negara agama. Satu-satunya negara yang mengakui adanya Tuhan adalah Indonesia karena berdasarkan Pancasila, pada sila pertama ketuhan yang maha esa, itu maksudnya kita diindikasikan bahwa warga negara dapat menjalanjakan keyakinan masing-masing,” tegasnya.

Baca Juga :  Silaturahmi Akbar Bersama KMA Dan Ribuan Jama'ah

Selain itu, menurut mantan Komisioner Bawaslu tersebut, Ormas harus adil dan beradab bedasarkan sila kedua. Jika tidak adil dan menunjukan adab, maka Ormas tersebut sudah harus dievaluasi karena tidak sesuai.

“Sekarang ada Ormas sweeping, itu beradab atau tidak,” lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Daniel Zuchron menjelaskan perbedaan pandangan antar Ormas tentu diperbolehkan. Namun, pemerintah harus bersikap ketika ada Ormas yang mengancam perpecahan dan kerukunan sesama anak bangsa.

Ia menilai soal dinamika kebangsaan yang terus memanas tidak perlu direspon terlalu berlebih. Ia menuturkan hukum Ormas di Indonesia tidak akan bisa merubah sistem pemerintahan di Indonesia.

“Tapi kan itu tertulis, kenyataan di lapangan berbeda. Tinggal sikap pemerintah, jika ada Ormas yang terlalu parah akan memperkeruh, laksanakan Undang-undang. Tapi jangan langsung ditangkap juga harus dilakukan pendekatan,” pungkasnya. [Red/Renna]

Share Berita ini :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •