Merajut Rekonsiliasi Pasca Pemilu Menuju Agenda Nasional

Oleh: Imron Wasi

patron.id Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan umum (pemilu) serentak, antara pemilu presiden dan legislatif pada Selasa (21/5) lalu, menghasilkan perolehan suara yang tidak cukup signifikan bagi Joko Widodo sebagai petahana. Pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara atau secara persentase 55,50 persen, dan pasangan calon Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh 68.650.239 suara atau setara dengan 44, 50 persen.

Berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi suara sah nasional yang telah digelar oleh KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang. Hasil rekapitulasi nasional juga memperlihatkan bahwa hanya ada sembilan partai politik nasional yang lolos ambang batas parlemen, yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sekitar 4 persen. (sumber : UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, Pasal 414 dan Pasal 415)

Sembilan partai politik yang telah dinyatakan lolos yakni PDI Perjuangan 27.053.961 suara (19,33%), Partai Gerindra 17.594.839 suara (12,57%), Partai Golkar 17.229.789 suara (12,31%), PKB 13.570.097 suara (9,69%), Partai NasDem 12.661.792 suara (9,05%), PKS 11.493.663 suara (8,21%), Partai Demokrat 10.876.507 suara (7,77%), PAN 9.572.623 suara (6,84%), dan PPP 6.323.147 suara (4,52%).

Merujuk pada hasil rekapitulasi baik pemilu presiden maupun legislatif tentu telah melahirkan pemimpin yang telah disepakati secara kolektif oleh seluruh warga negara Indonesia pada proses kontestasi yang sudah berlangsung selama ini. Meski demikian, para kontestan dan tim pemenangan yang dianggap dirugikan atas perhelatan kontestasi yang sudah berlangsung dan merasa tidak puas dengan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU. Akhirnya menempuh jalur konstitusi.

Menelaah Konflik Pasca Pemilu

Pasca KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional, muncul beragam reaksi dan aksi atas ketidak puasan terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Seperti adanya beberapa pernyataan, aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan dan mendiskualifikasi salah satu kontestan, serta aksi reaksi lainnya. Munculnya gelombang penolakan hasil pemilu ini tentu didasari pada proses dan hasil kontestasi yang dianggap tidak menerapkan prinsip pemilu seperti tidak mentaati regulasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (melanggar regulasi).

Penolakan atau penentangan tersebut muncul dari pelbagai pihak, terutama dari pendukung calon yang kalah. Sehingga muncul pernyataan seperti tidak akan menerima hasil pemilu, pemilu terburuk pasca reformasi dan lain-lain. Kendati demikian, dalam setiap kontestasi yang sudah kita lalui nampaknya pada pemilu 2009 pun pernah mengalami situasi seperti ini, yang mana pemilu 2009 dianggap merupakan pemilu terburuk pasca reformasi. Pada pemilu 2014 pun dianggap telah terdapat kecurangan dan lain-lainnya, meskipun pada akhirnya menempuh jalur konstitusi, yakni penetapan yang telah dilakukan oleh KPU digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik pasca pemilu, seperti ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, karena dianggap memihak pada salah satu kandidat, terdapat kecurangan yang telah dilakukan oleh salah satu kandidat tertentu, dan lain-lainnya.

Indonesia memang sedang melaju dan membangun komunikasi serta konsolidasi demokrasi yang konstruktif. Banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk menuju negara yang lebih demokratis. Rentetan peristiwa selama proses kontestasi berlangsung memang telah menyita perhatian khalayak publik. Misalnya, selama proses kampanye berlangsung (kurunwaktu yang cukup lama) telah membuat masyarakat terpolarisasi semakin tajam. Hal itu pun diperkeruh dengan pernyataan elite-elite politik, seperti munculnya isu-isu yang tidak substantif, hoaks yang menghiasi kehidupan sosial-politik, distorsi informasi, dan lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh kader partai politik atau tokoh partai politik, tentu hal ini akan menciderai nilai-nilai partai politik tersebut. Sebab, hal-hal tersebut akan mengganggu kestabilan nasional secara menyeluruh. Dasar utama yang dipakai oleh penulis yakni, partai politik sebagai sebuah entitas demokrasi yang memiliki tugas atau fungsi sebagai pengendali konflik, memberikan edukasi politik dan kontrol politik.

Selain itu, partai politik mempunyai fungsi dalam membangun bangsa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Seperti, memberikan sosialisasi politik, rekruitmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik. (sumber : Ramlan Surbakti dalam Gun Gun Heryanto 2018: 150-151).

Determinan konflik dalam pemilu biasanya muncul disebabkan karena beberapa faktor, seperti telah disampaikan penulis, salah satunya yakni ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Gun Gun Heryanto (2018: 147-149), yang mengatakan bahwa, determinan konflik disebabkan karena faktor-faktor tertentu, seperti munculnya communication gap, information roles,tidak relevannya equivocal communication, munculnya symbol pleonasm,pengaruh terpaan media massa, dan sifat agresi yang dominan dari elite politik. Fenomena yang muncul pada kontestasi pemilu serentak ini memang telah melahirkan polarisasi yang semakin tajam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya cepat untuk rekonsiliasi dari semua pihak, terutama oleh para kontestan, dalam hal ini Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, yang kemudian perlu diikuti oleh tim pemenangan, elite-elite dan tokoh politik, kader, simpatisan partai dan lain-lainnya.

Agenda Nasional dan Agenda Partai

Berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh KPU pada Selasa (21/5) lalu, telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dari lawannya Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Apabila keputusan tersebut tidak akan berubah sampai keputusan yang dikeluarkan oleh MK, maka banyak agenda nasional yang mesti segera dituntaskan oleh Joko Widodo sebagai petahana, untuk mencapai akselerasi pembangunan nasional agar tidak menjadi hambatan selama lima tahun kedepan, maka Joko Widodo perlu menjalin komunikasi politik secara intensif pasca pemilu ini. Tentu hal itu dilakukan untuk membangun pemahaman bersama (mutual understanding) antara elite-elite politik, tokoh, dan koalisi pemerintahan, terutama dengan partai politik yang mempunyai pelbagai serangkaian artikulasi kepentingan yang ada.

Akhir-akhir ini perombakan kabinet atau reshuffle pun kembali mengemuka di ruang publik (public sphere). Isu reshuffle kabinet di bawah kepemimpinan Joko Widodo-JK memang kerap dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis, Joko Widodo-JK sudah mereshuffle kabinet pemerintahannya sebanyak empat kali sampai 2018 lalu. Reshuffle pertama dilakukan pada hari Rabu, 12 Agustus 2015. Reshuffle kedua dilakukan pada 27 Juli 2016. Reshuffle kabinet ketiga dilakukan pada 17 Januari 2018, dan perombakan kabinet keempat dilakukan pada 15 Agustus 2018.

Ada beberapahal yang menjadi dasar perombakan kabinet atau reshuffle ini dilakukan. Sebelum penulis menganalisa beberapa hal terkait terjadinya perombakan kabinet, nampaknya ada hal yang menarik, yang memang terkadang luput dari perhatian khalayak publik. Pertanyaan-pertanyaan mengemuka di kanal-kanal warga, sebenarnya reshuffle kabinet dilakukan untuk mempercepat akselerasi kinerja atau hanya membagi kursi kekuasaan semata, atau reshuffle dilaksanakan hanya untuk menjaga kestabilan pemerintahan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang layak untuk menjadi diskursus dalam setiap momentum pemerintahan.

Pertama, biasanya reshuffle dilakukan pasca evaluasi menteri dan lembaga kementerian yang telah usai dilakukan oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang mempunyai otoritas tertinggi dalam menentukan komposisi kabinet, terutama presiden mempunyai hak prerogatif. Di sini, pasca evaluasi komposisi kabinet biasanya muncul penilaian-penilaian tertentu. Seperti, persoalan kinerja menteri dan kementerian yang terindikasi belum optimal mencapai target pembangunan dan lain-lainnya.

Kedua, reshuffle atau perombak kabinet terjadi karena situasi dalam pemerintahan yang diduga tidak mengalami kestabilan. Seperti riuh rendahnya perang opini antara pelbagai menteri, tindakan rasuah yang muncul dalam kementerian-kementerian tertentu atau bahkan menterinya terindikasi terlibat dalam tindakan rasuah, biasanya akan mengalami dan mendengar isu-isu akan dicopot atau dipindahkan kekementerian lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya akan menjadi salah satu faktor perombakan kabinet. Sebab, hal tersebut akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Meskipun demikian, tentunya Joko Widodo tak serta-merta langsung memberhentikan atau memindahkan menteri tertentu. Sebab, akomodasi kepentingan dari pelbagai partai politik tentu menghiasi ragam koalisi pemerintahan. Apalagi Joko Widodo perlu mempertimbangkan opsi yang akan menggantikan menteri tersebut, karena perombakan kabinet bukan hanya tambal sulam sosok menteri. Akan tetapi, jauh lebih dari pada itu, yakni sosok menteri yang baru mesti mempunyai prospek yang komprehensif secara ide-ide, gagasan-gagasan, profesionalisme, kredibilitas, akseptabilitas, kapasitas, dan berintegritas.

Selanjutnya, jika merujuk pada hasil rekapitulasi nasional pemilu legislatif, terlihat partai politik yang lolos ambang batas sebesar 4 persen adalah mayoritas didominasi oleh partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Artinya, apabila keadaan tidak berubah dari hasil rekapitulasi nasional yang telah dilakukan oleh KPU, maka Joko Widodo-Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pemilu, dan secara otomatis apabila Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangkan pemilu, maka posisinya akan lebih kuat dalam memutuskan pelbagai kebijakan krusial menuju agenda nasional yang berbasis pada kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Sebab, parlemen mayoritas didominasi oleh koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada kontestasi pemilu serentak ini. Apalagi jika beberapa partai politik oposisi merapat kepemerintah, maka ini akan menjadi kekuatan besar bagi Joko Widodo diperiode kedua. Hal itu terlihat dengan pesan komunikasi politik yang tampilkan oleh Partai Demokrat dan PAN. Apabila keduanya merapat ke koalisi pemerintahan, maka akan memperkuat posisi Joko Widodo. Namun, kedua partai tersebut mesti intensif menjaga pola hubungan dan komunikasi baik dengan Joko Widodo dan partai koalisi yang mengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin, agar mendapatkan kepercayaan yang penuh, terutama Partai Demokrat dan PAN. Hal demikian bisa terjadi karena politik tanah air memang sangat cair.

Seperti yang telah terjadi pada pemilu 2014, Golkar dan PAN akhirnya bergabung pada pemerintahan Joko Widodo-JK, meskipun awalnya Golkar dan PAN merupakan oposisi dalam kontestan pemilu 2014. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi, maka ada tujuh partai politik yang lolos ambang batas yang mengukuhkan dominasi atau kekuatan Joko Widodo di periode kedua, dan yang perlu menjadi perhatian khalayak publik saat ini adalah apabila Joko Widodo menarik beberapa partai politik oposisi pada kontestasi 2019 ini, tentu tidak baik juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Sebab, apabila beberapa atau bahkan semua partai politik bergabung pada koalisi pemerintahan, maka nanti kedepan tidak akan terjadi check and balance antara eksekutif dan legislatif.

Namun demikian, jalannya roda pemerintahan Joko Widodo di periode kedua tentu akan mengalami dinamisasi yang tinggi, meskipun didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen. Di ujung akhir menjelang pemilu 2024, biasanya partai politik akan mencari perhatian publik agar mendapatkan popularitas, elektabilitas, dan trust dari masyarakat. Dinamisasi tersebut bisa ditandai dengan munculnya silang pendapat dalam koalisi pemerintahan dan lain-lainnya, dan partai politik dituntut agar lebih peduli terhadap persoalan-persoalan bangsa, terutama persoalan yang belum dapat teratasi oleh masyarakat, serta perlu menjadikan masyarakat secara keseluruhan untuk menjadi partner dalam membangun peradaban bangsa dan negara. Akomodasi dan artikulasi kepentingan partai politik tentu akan menjadi salah satu faktor penentu susunan kabinet Joko Widodo di periode kedua, meskipun presiden memiliki hak prerogatif.

Hemat penulis, Joko Widodo perlu menciptakan kabinet yang mempunyai kapasitas, kredibilitas, akspetabilitas, dan integritas yang tinggi, meskipun ini agak sukar untuk diciptakan. Perombakan kabinet bukan hanya sekadar tambal sulam dalam proses demokratisasi. Namun memiliki sarat makna yang dalam. Penulis meyakini bahwa Joko Widodo akan melihat track record para calon menteri yang akan mengisi pos-pos kementerian di bawah pemerintahannya. Kemudian, komitmen dalam pemberantasan korupsi pun perlu diciptakan oleh kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin beserta partai politik yang ada.

Imron Wasi, pria kelahiran Lebak-Banten, pada 13 April 1996. Mahasiswa STISIP Setia Budhi dan mengambil studi di program studi Ilmu Administrasi Publik.

Editor : Aldi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *