Mengawal Kinerja Eksekutif dan Legeslatif Melalui Transparansi Informasi Publik

Oleh: Mohamad Ikrom Arasid

patron.id – Kontestasi politik dalam perwujudan demokrasi telah terselenggara dengan baik, kini tiba saatnya Masyarakat mengawal kinerja para kandidat terpilih, entah itu pada Pemerintah yang lebih dahulu duduk di Kursi Eksekutif atau pada Perwakilan Rakyat yang akhir-akhir ini marak dengan mekanisme formal penetapan serta pelantikannya.

Menyoal demokrasi sudah barang tentu tidak terlepas dari soal memilih dan yang dipilih, Kita mengetahui betul bahwa Kita terlibat memilih kandidat yang mewarnai Ruang demokrasi. Sebagaimana demokrasi terlahir dari Pemerintahan monarki absolut melalui mekanisme yang disebut oleh John Locke yakni kontrak sosial.

Kontrak sosial itulah yang menjadi cikal bakal demokrasi yang kita rasakan hingga kini, Raja meminta kepada Rakyat dan Rakyat menuntut hak-hak alamiah nya. Jika kita meminjam bahasa Rousseau maka tidaklah lain adalah kehendak umum.

Kembali pada konteks demokrasi, sistem demokrasi langsung atau sederhananya pemilihan langsung yakni Rakyat memilih kandidat atau Calon secara langsung bukan melalui demokrasi tidak langsung atau perwakilan, sebagaimana fase demokrasi tidak langsung telah terlewati, baik itu pada masa pasca kemerdekaan atau era reformasi, kemudian mulai pada Tahun 2004 pemilihan menggunakan sistem demokrasi secara langsung.

Namun yang menjadi keresahan bersama ini adalah ketika kandidat terpilih secara langsung oleh Rakyat, lalu pertanggungjawaban kinerja kandidat terpilih tersebut kepada Siapa? Apakah pertanggungjawaban cukup sampai pada Perwakilan Rakyat saja? Atau pada meja Perwakilan Institusi?

Penulis melihat ada keganjilan perihal pertanggungjawaban, Jika kandidat terpilih sebut saja sudah menjadi pemangku kepentingan secara langsung yang dipilih langsung oleh Rakyat maka opsi yang Saya harusnya kinerja pemangku kepentingan beserta orang-orang didalam institusinya bertanggung jawab secara langsung kepada Rakyat, terlebih mengarah pada esensial demokrasi itu sendiri melalui sistem transparansi informasi publik. Bukan bertanggungjawab pada meja perwakilan Institusi yang membidangi.

Sebab penulis menilai pemangku kepentingan, baik itu yang tengah duduk di Lembaga eksekutif ataupun Legislatif tidak dipilih oleh Institusi melainkan dipilih secara langsung oleh Rakyat, wajar Jika Kita sandingkan dengan sistem trias politic Montesquieu, apakah bertentangan? Jelas tidak, sebab Pemerintah bukanlah Raja melainkan Pelayan Rakyat, dengan demikian keresahan ini menjadi sebuah pengharapan bahan kajian seksama secara komprehensif dalam menguatkan sistem demokrasi dan meredam keresahan sebagaimana telah dikatakan.

Kita telah menjajaki masa demokratisasi, oleh sebab itu peran selanjutnya menguatkan sistem demokrasi itu, salah satunya melalui konsep Ruang publik yang telah digagas oleh Jurgen Habermas beberapa abad yang lalu. Secara Struktural, Ruang Publik beserta turunannya salah satunya dengan adanya media transparansi informasi publik, bukan menepiskan bahwa transparansi Publik tidak ada saat ini. Kita tahu betul bahwa keterbukaan informasi publik sudah, bahkan mungkin semua Institusi atau Lembaga memiliki akses domain web, Akan tetapi prasarana tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal.

Jika saja semua produk hukum, rancangan anggaran, rincian anggaran hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan sampai dengan laporan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa ada dalam domain web Institusi atau Lembaga, itu suatu langkah konkret menguatkan demokrasi, mungkin sebagian telah menerapkan. Sebab dapat diakses oleh seluruh Rakyat Atau dapat pula dengan terobosan baru membuat aplikasi mobile laporan pertanggungjawaban.

Jika memang pemangku kepentingan masih merasa kesulitan, dapat melalui stakeholder setempat semisal tingkat Kecamatan, Kelurahan atau dapat pula melalui program reses, kemudian dikemas dengan koordinasi atau sidang laporan pertanggungjawaban yang dihadiri oleh umum, dengan demikian komunikasi pertanggungjawaban atas kontrak sosial antara Rakyat dengan Pemangku kepentingan tidak hanya secara bottom up tetapi top down juga.

Ada pelbagai cara komunikasi pertanggungjawaban para Pemangku kepentingan yang telah dipilih oleh Rakyat melalui mekanisme pemilihan, tinggal berani atau tidaknya. Pun bukan berarti meniadakan peran Legislator perihal controlling tapi setidaknya Rakyat memiliki hak secara langsung untuk tahu sebagaimana memilih pemangku kepentingan secara langsung.

Tentang Penulis : Nama Mohamad Ikrom Arasid, SM bertempat tinggal di Kampung Timbang, Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Memperoleh gelar strata satu (SM) di salah satu universitas swasta di kota Serang yaitu Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Banten Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, kemudian  memperoleh Program Beasiswa Strata Dua Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018/2019 di Universitas Padjadjaran Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik. Aktivitas saat ini sebagai aktivis sosial di Kota Serang dan sebagai Mahasiswa Pascasarjana UNPAD Bandung. Email: ikromarasid@gmail.com Nomor Han phone 081214700218.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *