Mahasiswa UIN SMH Banten dituntut Masif dalam Pencegahan Korupsi

patron.id – Jakarta, Sebanyak 120 mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) atau Siyasah Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Menggelar studi anti-korupsi di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Pada Rabu (27/11/2019).

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Ketua Jurusan, M. Ishom el-Saha, selain itu para mahasiswa diterima oleh Devisi Pencegahan Korupsi KPK yang diwakili Romi Imam Sulaiman.

Ishom menjelaskan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut bagi mahasiswa.

“Sebagai agen perubahan, mahasiswa perlu terlibat dalam meningkatkan Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) Negara Indonesia yang masih di bawah rata-rata, baik di dunia maupun di Asia. IPK Indonesia adalah 38 sedangkan IPK rata-rata negara di dunia 44.” Kata Ishom

Romi Imam Sulaiman, seorang mentor Devisi Pencegahan KPK, memaparkan tentang rendahnya IPK di Indonesia.

“Bahwa IPK tidak ditentukan dengan jumlah koruptor yang ditangkap KPK. Rendahnya IPK di Indonesia lebih banyak dipengaruhi tingkat kepuasan layanan umum dan budaya pungutan liar yang masih merajalela. Oleh sebab itu pencegahan korupsi sebetulnya lebih menentukan dibandingkan penindakan korupsi,” Tandasnya.

Romi memaparkan terkait IPK yang sering dijadikan pijakan para investor asing untuk menanamkan modal.

“Padahal, lanjut Romi, IPK sering dijadikan pijakan para investor asing dalam menanamkan modal di Negara berkembang. Singapura yang memiliki IPK paling tinggi di kawasan Asia Tenggara dapat dijadikan contoh kenapa para investor lebih memilih menanamkan modal di negara yang tak memiliki sumber daya alam itu.”

Baca Juga :  Mahasiswa Bentuk KMC Targetkan Jadi Kecamatan Percontohan

Romi menambahkan terkait Dampak Negara yang memiliki IPK Tinggi dan Rendah.

Negara yang memiliki nilai IPK tinggi dapat menekan angka pengangguran. Sebab lapangan kerja bertambah luas seiring dengan meningkatnya investasi. Sebaliknya negara yang IPK nya rendah akan menambah angka pengangguran setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sepinya investasi di negara-negara yang indeks pencegahan korupsinya rendah.

Romi Berharap agar mahasiswa berperan aktif dalam pencegahan Korupsi guna menambah kesempatan kerja.

“Mahasiswa dituntut berperan aktif melakukan pencegahan korupsi agar IPK negara Indonesia meningkat. Tanggung jawab ini bukan hanya di pundak KPK. Akan tetapi lebih penting lagi adalah peran masyarakat dan mahasiswa. Agar kesempatan kerja terbuka luas seiring dengan kepercayaan para investor terhadap bangsa Indonesia,” kata Romi Imam Sulaiman menutup kuliahnya di hadapan mahasiswa HTN UIN SMH Banten. [Red/Baihaki]

Share Berita ini :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •