Kongko Bersama DPRD Banten, Diskusikan Kebijakan Penanganan Covid-19

patron.id – Serang, Terkait kebijakan pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) dalam menangani warga terdampak Covid-19, Komunitas Ngaji Konstitusi (Kongko) langsungkan diskusi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, pada Sabtu, (16/5/2020).

Kongko yang banyak diikuti oleh kalangan Aktivis Mahasiswa dan juga Praktisi Hukum pengamat Konstitusi, diinisiatori langsung oleh Dede Maulana Paisal.

Pada diskusi kali ini, Ngaji Konstitusi mengundang Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M. Nawa Said Dimyati yang mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang maksimal dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Unsur pemerintah Provinsi Banten, baik DPRD (legislatif) maupun gubernur (eksekutif) sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang maksimal dalam menangani pandemi covid-19 ini, mulai dari berkoordinasi secara aktif pemberlakuan PSBB dengan kabupaten/kota se-Tangerang raya, pemberian bantuan JPS (jaringan pengaman sosial), hingga percepatan rapid test massal dalam rangka mengetahui secara pasti angka dan pola penyebaran covid-19 di wilayah provinsi banten secara umum”, ujar Cak Nawa sapaan akrab wakil ketua DPRD Banten.

Dia juga menambahkan, semua kerja keras Pemprov Banten tidak akan berhasil maksimal jika tanpa dukungan elemen masyarakat,

“Semua tidak akan berhasil maksimal jika tanpa dukungan semua elemen masyarakat, baik ormas, organisasi pemuda, mahasiswa, kiyai/tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka membantu pelaksanaan kebijakan Provinsi Banten guna memutus rantai penyebaran covid-19 dan menangani dampak sosial-ekonomi pada masyarakat Banten,” tambahnya.

Oleh karena itu, peran masyarakat melalui lembaga/instansi sangat penting dan membutuhkan peran aktif masyarakat.

Disinggung soal PHK besar-besaran dampak covid-19, ia mengungkapkan tengah merumuskan langkah terbaik, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hendak dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Pemprov sedang merumuskan langkah terbaik, termasuk dengan perubahan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, oleh karenanya gagasan para aktivis pemuda, mahasiswa sangat dibutuhkan untuk bersama menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. [Red/Setiadi]