PATRON.ID – JAKARTA || Ketua Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34, Imam Aziz, menanggapi soal adanya saran dari 9 kiai sepuh NU yang menilai bahwa muktamar sebaiknya diundur ke Januari 2022.
Menurut Imam, pihaknya mendukung saran dari 9 kiai sepuh tersebut untuk mempertimbangkan agar muktamar diundur.
Baca Juga : https://patron.id/9-kiai-sepuh-minta-muktamar-nahdlatul-ulama-ke-34-ditunda
Selain karena kesembilan kiai sepuh tersebut sangat dihormati dan juga sudah tak mungkin masuk ke intrik-intrik kontestasi yang selama ini ada jelang muktamar, Imam mengatakan juga soal persiapan yang sangat mepet.
“Kita akan lebih senang kalau diundur. Dari sisi persiapan juga memang mepet ya,” kata Imam saat dihubungi, pada Jum’at (26/11/2021).
Baca Juga : https://patron.id/pwnu-jabar-setuju-muktamar-nu-ke-34-diundur
Pasalnya, Imam menyebut, panitia harus membangun infrastruktur di pondok pesantren dan hal tersebut sangatlah sulit.
“Kalau misalnya itu bisa diundur ke Januari, kita bisa bernapas lega. Memang kalau tidak diundur ini sangat berat bagi panitia. Ini kondisi yang dilaporkan panitia ke PBNU secara tertulis,” katanya.
Baca Juga : https://patron.id/pwnu-banten-setuju-arahan-kiai-sepuh-muktamar-nu-ke-34-diundur-2022
“Kita ingin persiapannya ini agak lebih matang lagi, dan insyaallah Januari itu cukup. Kita bisa agak bernapas lega sedikitlah istilahnya” tandasnya.
Sebelumnya, sebanyak sembilan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) di sejumlah wilayah meminta kepada panitia Muktamar ke-34 NU untuk menunda muktamar ke Januari 2022.
Hal tersebut diketahui usai sembilan kiai sepuh NU tersebut melakukan pertemuan Masyayikh NU dan menyepakati sejumlah hal, salah satu jadwal Muktamar ke-34 NU yang sedianya bakal digelar di Lampung, pada 23-25 Desember 2021.
Kesembilan kiai sepuh atau masyayikh yang menandatangani kesepakatan musyawarah tersebut antara lain KH Anwar Mansyur (Jawa Timur), KH Abuya Muhtadi Dimyati (Banten), Tuanku Bagindo H Muhammad Letter (Sumatera Barat), KH Manarul Hidayat (Jakarta), Dr. KH Abun Bunyamin (Jawa Barat), KH Ahmad Haris Shodaqoh (Jawa Tengah), KH Abdul Kadir Makarim (NTT), KH Muhsin Abdillah dari (Lampung), dan Dr KH Farid Wajdy (Kalimantan Timur).[Red/Imam]