Indonesia Darurat Layanan Kesehatan Mental

Oleh : Vini Alviyani

patron.id Tahun 2019 Indonesia masih krisis akan layanan kesehatan mental. Kurangnya tenaga ahli atau yang berprofesional dalam bidang kesehatan mental menjadi salah satu faktor layanan kesehatan mental di Indonesia masih terhitung sedikit. Hal ini pun menunjukkan 90% orang Indonesia tak bisa mengakses layanan kesehatan mental dengan mudah.

Tak hanya itu, terkait dengan minimnya layanan kesehatan mental, sejumlah orang yang ingin berkonsultasi pada psikiater masih dianggap tabu oleh masyarakat, bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak murah. Adapun gangguan kesehatan mental punya lingkup yang luas, bukan hanya bagi mereka yang sering disebut sebagai ‘sakit jiwa’, tetapi juga terhadap mereka yang mengalami depresi, kecemasan, hingga ketergantungan pada alkohol dan obat-obat tertentu.

Faktanya, berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan data rutin dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental terus mengalami peningkatan di Indonesia. Menurut data tersebut, sekitar 14 juta orang (6%) yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan mental emosional berupa gejala depresi dan kecemasan. Jumlah ini ada di kisaran 3% dari 450 juta penderita gangguan kesehatan mental di seluruh dunia berdasarkan WHO.

Sementara itu, prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia di Indonesia juga jumlahnya mencapai 400.000 orang. Jumlah tersebut 14,3 % diantaranya atau 57.000 orang pernah atau sedang dipasung. Pada Maret 2016, pemerintah juga sempat mempublikasikan data bahwa ada sekitar 18.800 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung di Indonesia.

Hal yang memprihatinkan adalah jumlah penderita gangguan kesehatan mental di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Beberapa daerah yang mengalami hal tersebut adalah Jakarta dan Yogyakarta. Di Jakarta, peningkatan jumlah penghuni panti-panti sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah jumlahnya mencapai 174% di tahun 2017, dari kapasitas panti yang hanya 1.700 orang, kini jumlah penghuninya sudah mencapai angka 3.000 orang, yang cukup memprihatinkan adalah 75% dari penderita gangguan kesehatan mental tersebut adalah para pendatang yang masuk ke ibu kota. Artinya, jika masalah ekonomi dianggap sebagai salah satu penyebabnya, boleh jadi banyak pendatang yang tidak bisa bertahan dengan kerasnya persaingan dan persoalan ekonomi di ibu kota, kemudian mengalami gangguan kesehatan mental dan akhirnya menjadi penghuni panti-panti sosial.

Faktanya, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Undang-undang ini menjadi cita-cita begitu banyak aktivis kesehatan mental yang berjuang siang malam demi perhatian negara yang lebih pada gangguan kesehatan mental. Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Buktinya hingga saat ini, persoalan gangguan kesehatan mental masih menjadi salah satu topik bahasan utama dan menjadi kritik terhadap pemerintah. Bahkan, Human Rights Watch masih menyebut ‘pemasungan’ sebagai cara yang dipilih oleh orang-orang Indonesia untuk menghadapi orang dengan gangguan kesehatan mental dan jiwa.

Wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan pelaksanaan undang-undang kesehatan jiwa. Faktanya, walaupun telah ada undang-undang yang mengatur, dikutip dari BBC Indonesia, saat ini hanya 30% dari 9.000 puskesmas di seluruh Indonesia yang memiliki program layanan kesehatan jiwa. Selain itu, hanya ada 249 dari total 445 rumah sakit umum di Indonesia yang bisa melayani segala macam perawatan kesehatan jiwa. Artinya, dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan mental dan jiwa masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Selain itu, tenaga kesehatan jiwa pun masih sangat minim. Saat ini hanya ada 600 hingga 800 psikiater di seluruh Indonesia. Artinya, seorang psikiater terlatih diharuskan menangani 300.000 sampai 400.000 orang, itu pun sebaran geografisnya sangat timpang. Sebanyak 70% dari seluruh psikiater berada di Jawa dan 40% dari jumlah itu bekerja di Jakarta.

Baca Juga:  Gagal Paham Kuliah Daring

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat ini ada sekitar 450 juta orang mengalami gangguan mental. Hampir satu juta orang melakukan bunuh diri setiap harinya. Di Indonesia, data Riskesdas 2013 dikombinasi dengan data rutin dari Pusat Data Indonesia (Pusdatin) menunjukkan, gejala depresi dan kecemasan sudah diidap orang Indonesia sejak usia 15 tahun. Persentase depresi mencapai 6% atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk atau sekitar 400.000 orang. Gangguan jiwa juga dipicu oleh faktor sosial, seperti kemiskinan, lingkungan, dan bencana alam.

Tsunami di Aceh menyisakan depresi, dan gempa di Yogyakarta berdampak meningkatnya angka depresi masyarakat. Badan Nasional Penangagulangan Bencana (BNPB) menyebutkan peristiwa bencana alam akibat perubahan iklim terus meningkat ke depan. Artinya, akan semakin banyak orang depresi dan terganggu kesehatan jiwanya. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina, Dr Fatchiah E Kertamuda, MSc., mengatakan, belum ada perhatian serius terhadap masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Upaya penanganan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan masih jauh dari harapan. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, Indonesia baru memiliki 451 psikolog klinis (0,15 per 100.000 penduduk), 773 orang psikiater 0,33 per 100.000 penduduk, dan perawat jiwa 6.500 orang atau 2 persen per 100.000 penduduk. Sementara, standar WHO untuk tenaga psikolog dan psikiater dengan jumlah penduduk adalah 1 per 30 orang.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengobatan orang yang memiliki gangguan mental. Di antaranya adalah konsultasi dengan psikolog, terapi dengan psikiater, pengobatan rawat jalan, hingga program bantuan masyarakat. Pengobatan rawat jalan dengan tenaga ahli masih dianggap sulit terkait biaya yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit, namun program bantuan masyarakat bisa kita dapatkan melalui puskesmas atau rumah sakit setempat yang memiliki psikiater. Walaupun psikiater di Puskesmas atau Rumah sakit masih terhitung sedikit, namun program bantuan masyarakat tersebut dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dengan biaya yang paling rendah bagi mereka yang membutuhkan.

Pelayanan kesehatan mental pun sebenarnya tidak hanya kita temui pada lembaga-lembaga kesehatan saja. Dewasa ini sudah banyak komunitas-komunitas yang peduli akan kesehatan mental atau aplikasi maupun media online yang menyediakan konsultasi dengan psikolog profesional. Seperti yang saya telusuri dalam artikel www.rappler.com, (diakses pada tanggal 26 Mei 2019) komunitas-komunitas tersebut di antaranya adalah Into The Light, Get Happy, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Indonesia Mental Health Care Foundation. Pelayanannya pun bisa dengan curhat, rehabilitasi, edukasi dan advokasi untuk mereka yang membutuhkan. Adapun aplikasi atau media online yang bisa kita temui dengan mudah yaitu Riliv, Yayasan Pulih, dan Aku Temanmu yang merupakan salah satu tempat layanan konsultasi mengenai kesehatan mental di Banten.

Terkait hal ini diharapkan pemerintah bisa mewujudkan dan menyediakan program-program pelayanan kesehatan mental mengingat jumlah yang sangat timpang antara tenaga ahli jiwa yang masih rendah dan penderita gangguan mental di Indonesia yang terus meningkat. Juga berupaya melatih tenaga ahli profesional dan pemerataan sebaran psikiater di seluruh Indonesia karena seluruh masyarakat berhak atas mendapatkan pelayanan tersebut.

Karena di era milenial ini masalah kesehatan mental kini sangat penting, sudah saatnya hal ini diperhatikan dan ditangani lebih baik lagi. Kita tahu bahwa Indonesia masih sangat terbatas dalam fasilitas dan pelayanan kesehatan mental, tetapi hal ini pun menjadi tugas bagi kita semua, terlebih para kaum terpelajar  yang mengenyam pendidikan di bidang psikologi yang harus siap terjun menghadapi problematika kesehatan mental masa kini.

Vini Alviyani merupakan mahasiswi UIN SMH Banten

Editor : Baehaki

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *