Gemasaba Menyoal surat edaran Bupati Pandeglang.

patron.id – Pandeglang, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Kabupaten Pandeglang, menyoal surat edaran Bupati Pandeglang nomor : 270/196-Huk/2018, Tentang Netralitas dalam pemilihan umum. (1/10).

Shobana Ilham sekretaris Gemasaba Pandeglang mengungkapkan Surat Edaran yang diterbitkan Bupati Pandeglang Irna Narulita kurang tepat sebab lebih banyak menghimbau terhadap lintas profesi.

“Akan lebih adil dan elok jika Surat Edaran tersebut secara khusus ditujukan untuk pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam birokrasinya, amat disayangkan dalam Surat Edaran lebih banyak menyebutkan profesi yang bukan termasuk dalam garis intruksinya, dalam paragraf terakhir memerintahkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencalonkan kembali untuk mengundurkan diri dan berhenti dari jabatan dan posisinya, Hal itu Tentunya tidak sesuai dengan PKPU, karena anggota DPRD yang diwajibkan mengundurkan diri ialah mereka yang menggunakan partai berbeda dari pencalonan periode sebelumnya.” Ungkapnya saat dikonfirmasi melalui whatup.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap niatan Bupati Kabupaten Pandeglang untuk menciptakan pemilu yang sejuk dan damai, Namun seyogyanya berimbang agar tidak tendensius terhadap profesi tertentu.

“Bupati begitu agresif melarang profesi lain ikut terlibat dalam politik praktis sementara pejabatnya dibiarkan bebas hingga caleg yang masih aktif sebagai ASN pun masih belum mengundurkan diri, Kami juga sangat apresiatif dengan niat Bupati untuk menciptakan pemilu yang sejuk dan damai, hanya saja jika memang demikian keinginan Bupati sebutkan juga kepala Desa atau profesi lainnya yang bersumber dari APBN/APBD sehingga bupati tidak tendensius terhadap profesi tertentu.” Pungkasnya.

Baca Juga :  GP Ansor Kabupaten Serang Menyoal Penghadangan KH.Ma'ruf Amin saat di Pamekasan

Hal senada ditegaskan oleh Rian Ketua Gemasaba Kabupaten Pandeglang “Jadi Surat Edaran Bupati tersebut jangan hanya formalitas untuk mencari perhatian publik semata, sementara setelah Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkanpun masih ada ASN yang masih bertugas, bahkan mengisi acara kedinasan. Surat Edaran tersebut juga himbauan untuk Bupati itu sendiri karena keluarga Bupati seperti suami dan 2 orang anaknya yang mencalonkan di beberapa partai.” Tegasnya.

Ia juga berharap Bupati Pandeglang dapat menjaga netralitas, dan adanya pengawasan terkait pemanfaatan fasilitas pemerintah.

“semoga Bupati juga dapat menjaga netralitasnya sebagai pemangku kebijakan di kabupaten pandeglang, Dan semoga ada yang mengawasi dalam setiap program Pemerintah agar tidak ada kemungkinan-kemungkinan untuk memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk melakukan kampanye.” Pungkasnya [Red/Imam]

Share Berita ini :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •