NEWS

Developer Dorong Pajak BPHTB Nol Persen untuk Warga Kota Serang Berpenghasilan Rendah

SERANG – Para pengusaha properti yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Real Estat (DP REI) Provinsi Banten mendorong Pj. Walikota Serang untuk segera menerbitkan peraturan walikota (Perwal) terkait tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bertarif nol persen alias gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Upaya itu disampaikan DPD REI Provinsi Banten usai menggelar rapat kerja bersama jajaran Pemkot Serang di Hotel Abadi, Kota Serang, Kamis 11 Juli 2024.

“Kita support pak Pj. Walikota supaya BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa nol persen,” kata Roni Adali selaku Ketua DPD REI Banten, kepada patron.id.

Ia meminta secepatnya Pj. Walikota Serang Yedi Rahmat untuk segera menerbitkan Perwal. Sehingga tagihan pajak BPHTB bertarif nol persen bagi warga perumahan bisa terealisasi pada Agustus 2024 mendatang.

Sebab, dari 8 kabupaten/ kota yang ada di wilayah Provinsi Banten, hanya Kota Cilegon yang sudah menerapkan BPHTN bertarif nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Secepatnya. Kalau bisa seminggu ya seminggu, tapi kan biasanya ada prosesnya. Saya berharap paling tidak bulan Agustus sudah bisa realisasi 0 persen,” ujar dia.

Hal ini tentu juga akan berdampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang serta lapangan pekerjaan dengan banyaknya investor yang akan membangun real estat atau perumahan bersubsidi.

“Ini kalau nanti yang akan beli rumah subsidi BPHTB-nya 0 persen. Ini akan memicu pertumbuhan di Kota Serang. Tentu kalau investor masuk, lapangan kerja akan terbuka luas lagi. Ini dampaknya positif bagi Pemkot Serang,” jelas Roni.

Menurut Roni, saat ini para developer di Kota Serang yang bernaung di DPD REI Banten kurang lebih ada sekitar 50 sampai 60 anggota.

Sementara untuk pembangunan perumahan bersubsidi tersebar di wilayah Kota Serang. Mulai dari Kecamatan Kasemen, Kecamatan Cipocok Jaya, hingga di lajur Lingkar Selatan (Kecamatan Serang maupun Kecamatan Taktakan).

“Tersebarlah kalau untuk pengembangnya, yang penting anggota REI ini bisa membantu masyarakat Serang untuk bisa memiliki rumah subsidi,” katanya.

Di tempat yang sama, Pj. Walikota Serang Yedi Rahmat mengatakan, pada prinsipnya Pemkot Serang selalu memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, termasuk dari DPD REI Banten.

Ia mengakui terkait pajak BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (Perda) Kota Serang.

Namun hal itu juga perlu diperkuat dengan adanya peraturan walikota (Perwal) agar tarif nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera berjalan.

“Makanya kita akan mempercepat terkait keputusan walikota (Kepwal) agar semua yang berinvestasi di Kota Serang, khususnya pembangunan rumah bersubsidi dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Saat ini penerimaan pajak dari BPHTB terbilang cukup tinggi, yakni sekitar 68 miliar. Oleh karena itu, Yedi Rahmat bersama jajaran Pemkot Serang akan berupaya menggenjot lagi untuk peningkatan PAD dari BPHTB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, Hari W. Pamungkas mengatakan, tarif nol persen dari BHPTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah bukan hanya permintaan dari DPD REI Banten tetapi lebih kepada amanat regulasi undang-undang (UU).

Sebagaimana pada Pasal 13 UU tentang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) No.35 tentang Pedoman untuk Pajak Daerah, serta Pasal 13 ayat 4 sampai ayat 6 Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang tentang Pajak Daerah dan Dana Subsidi Daerah.

“Artinya ini amanat regulasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang dimana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MPR) itu dikecualikan dari objek pajak BPHTB. Artinya 0 persen untuk pajak BPHTB-nya,” katanya.

Namun di aturan selanjutnya, lanjut Hari, ayat 5 dan ayat 6 bahwa kriteria untuk dibebaskan sebagai objek pajak BPHTB itu harus ditetapkan melalui penetapan kepala daerah atau walikota.

Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No.22 tahun 2003. Bahwa di dalam aturan itu ada keharusan kepala daerah menunjuk pengembang (developer) yang ditetapkan melalui Perwal untuk bisa memproses BPHTB dengan tarif nolpersen alias gratis.

“Ini yang harus kita lakukan untuk menyusun peraturan walikota terkait dengan penetapan kriteria yang mendapatkan BPHTB nol persen. Baik dari sisi masyarakat wajib pajaknya maupun dari sisi pengembangnya,” jelas dia.

Ia mengatakan akan berupaya mengoptimalkan pengelolaan pajak yang diperoleh dari pajak BPHTB nol persen. Meski target pendapatan pajak dari BPHTB mencapai 68 miliar di tahun 2024 ini.

Dengan cara mencari sumber pendapatan pajak dari BPHTB di luar nol persen. Seperti mendata ulang, mengedukasi supaya membayar pajak untuk yang 5 persen BPHTB, turun ke notaris-notaris, sampai mengecek ke perumahan-perumahan developer mana yang sudah berikan mana yang tidak.

“Kita optimalkan yang reguler untuk menutup kekurangan dari pembebas pajak BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya.(Red/Roy)

Related posts

PPP Buka Penjaringan Bacalon Walikota dan Wakil Walikota, Bagaimana Nasib Subadri?

redaktur

Aduh! Ratusan Koperasi di Kota Serang Mati Suri

redaktur

Deklarasi Pemilu Damai 2024, Kiyai di Banten Tekankan Kerukunan Warga

redaktur

Leave a Comment