Dema UIN Banten Soroti Kasus Korupsi Hibah Ponpes

PATRON.ID – SERANG | Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten melalui Kementerian Perundang-undangan (KemenPeru) menyoroti kasus korupsi dana bantuan hibah pondok pesantren yang digelontorkan oleh Pemprov Banten melalui APBD tahun anggaran 2018-2020 senilai Rp 117 miliar.

Pandangan Dema UIN SMH Banten tertuang dalam acara webinar dengan tema ‘Desas Desus Berujung Kasus Hibah Ponpes di Pemprov Banten’, Jumat (28/5/2021).

Menghadirkan narasumber Uday Suhada selaku Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) sekaligus aktivis penggiat anti korupsi, Afriman Oktavianus selaku Gubernur Banten Lawyer Club (BLC), dan dihadiri peserta webinar kurang lebih 70 orang.

Dalam sambutannya, Presiden Mahasiswa (Dema) UIN SMH Banten, Faiz Naufal Alfarisi mengatakan diskusi online ini digelar sebagai upaya untuk menggalih informasi terkait kasus korupsi dana hibah ponpes yang kini tengah diperbincangkan oleh publik.

Meski demikian, pihaknya tidak berniat menyudutkan pihak manapun dalam diskusi tersebut, namun semata-mata hanya ingin menggali informasi dari segi kronologi maupun yuridis.

“Kami ingin melihat penyampaian para narasumber dan antusias dari peserta, semoga acara diskusi ini menjadi salah satu tempat menggali informasi. Kami hanya ingin mencari fakta yang terjadi dalam rangka bertabayun,” ujar Faiz.

Ia juga mengapresiasi adanya bantuan dana hibah bagi pondok pesantren, sebagai tujuan untuk kesejahteraan ponpes yang tersebar di Provinsi Banten. Tetapi harus dipahami di balik kelebihan pasti ada sisi kekurangan, mulai dari sistem atau penerapannya.

“Program bantuan ponpes itu sangat baik, kalau tujuannya untuk mensejahterakan ponpes yang ada di Banten,” paparnya.

Uday Suhada, dalam diskusinya menyampaikan bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2011 yang seharusnya kejadian lampau menjadi pembelajaran atau evaluasi pembenahan untuk kedepannya.

Saat ini kasus yang sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Banten yaitu menangani kasus dana bantuan untuk ponpes yang telah dikorupsi.

“Saya memandang ini sangat miris sekali. Dana hibah untuk ponpes juga ikut menjadi santapan untuk memperkaya diri pribadi atau kelompok,” kata Uday.

Menurutnya, kasus yang ditemui di lapangan cukup beragam mulai adanya dana bantuan yang dipangkas sampai data penerima bantuan (ponpes) yang fiktif.

Dana yang diberikan secara cuma-cuma untuk ponpes di Banten ada dua, pertama dana hibah reguler sekitar Rp 30 juta. Kedua, dana hibah berbentuk fisik sebesar Rp 100 jutaan.

“Inilah yang saya temuin, kenyataan masih banyak oknum-oknum yang bermain dengan uang rakyat apalagi kasus kali ini dana hibah untuk pesantren,” paparnya.

Sementara itu, Afriman Oktavianus mengatakan, dalam sisi regulasi telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) sampai peraturan pelaksana berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No.49 Tahun 2017 dan Pergub No.10 Tahun 2019 yang membahas tentang dana hibah.

“Aturan sudah ada, seharusnya dalam pelaksanaan juga bisa berjalan dengan baik dengan sistem yang sudah dibangun,” kata dia.

Ketika sudah ada regulasi yang mengatur itu, lanjut Afriman, seharusnya pengimplementasian saat pemberian dana hibah tidak berhenti sampai di situ, tetapi ada tahap controling agar berjalan dengan lancar hingga selesai.

“Pengontrolan yang baik pada saat verifikasi dan validasi sesuai dengan data di lapangan. Sekarang kita hanya bisa berharap dan mengawal mudah-mudahan tidak adanya lagi kasus serupa seperti ini,” pungkasnya. [Red/Roy]