Data Penerima Bansos Covid-19 Tidak Tepat Sasaran

patron.id – Serang, Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI menilai penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) di Provinsi Banten tidak tepat sasaran. Padahal, Banten direncanakan akan dijadikan contoh terkait validasi dan verifikasi data penduduk penerima bantuan sosial.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto pada saat kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

Turut hadir Kepala Direktorat Jendral Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial Nasarudin, Sekertaris Banten, Kepala Asda III Banten Samsir, beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi Banten, Walikota Serang Syafrudin, Asda I Kota Serang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, Kepala Dinas Sosial Kota Serang.

Menurut Yandri dampak Covid-19 sangat terasa pada pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai defisit 90 persen. Ibarat perusahaan, kata Yandri, ini sudah termasuk kategori bangkrut.

“Ekonomi kita sedang mines hari ini. Bukan lumpuh lagi. Situasi sedang tidak baik, tidak hanya Indonesia tapi dunia. Maka kita harus bersatu padu mulai dari tingkat RT RW sampai tingkat pusat harus bersinergi,” kata Yandri, kepada awak media

Menurut Yandri, seluruh tingkat pemerintah dari pusat sampai desa melakukan penyaluran dana bantuan sosial selama masa Covid-19. Seluruh kegiatan bantuan itu harus ditunjang dengan data yang akurat sehingga penerima bantuan akan tepat sasaran. Sebaliknya, jika hal itu tidak dilakukan maka akan terjadi kekacauan terhadap penyaluran dana bantuan sosial.

“Ke depan harus diperbaiki, harus tepat sasaran, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima jangan menerima. Ini perlu kerjsama semua pihak mulai dari masyarakat, kepala desa, RT/RW, sampai pada pemerintah pusat. Ini harus ada keterbukaan, kalau tidak ada keterbukaan carut marut data ini akan selalu terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan pihaknya akan melakukan rapat gabungan bersama empat menteri. Menteri sosial sebagai leading sektor, Menteri Dalam Negeri yang punya jangkauan sampai tingkat kepala desa, kemudian Bappenas yang merancang semua rencana pembangunan yang ada di Indonesia, termasuk hubungan manusia dan anggaran yang melekat pada bantuan sosial tersebut, serta Menteri Desa sebagai ujung tombak yaitu para kepala desa.

“Oleh karena itu kami sudah dapat masukan, insya allah besok kami akan melakukan rapat gabungan bersama empat menter yang terkait langsung maupun tidak langsung persoalan covid-19 ini atau persoalan penyaluran bantuan sosial, sekaligus verifikasi dan validasi data,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Direktorat Jendral Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial Nasarudin menjelaskan terkait pendataan penerima bantuan sosial yang dilakukan Pemprov Banten tidak tepat sasaran. Hal itu berdasarkan situasi yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan secara cepat.

Baca Juga:  Pemerintahan Desa Margasari Adakan Kegiataan Keagamaan Selama Bulan Ramadhan

“Kita dalam menyalurkan bantuan sosial itu tidak menunggu data rapih, karena penyaluran bantuan itu perlu cepat dan bersifat darurat. Sambil menyalurkan bantuan, tetap data itu diverifikasi oleh daerah secara dinamis,” katanya.

Menurut Nasarudin, jika terjadi kesalahan terhadap pendataan penerima bantuan sosial, pihak Kemensos pun tidak akan menetapkan salah satu daerah sebagai sumber masalah, karena pendataan tersebut dilakukan secara update setiap hari

“Kita tidak menetapkan salah satu daerah, namun data dari daerah ini akan tetap berjalan terus karena dinamikanya data ini day to day, setiap hari ada perubahan. Tapi yang terpenting bagi kita adalah update-nya secara cepat,” ungkapnya.

Namun Kemensos menilai realisasi penyaluran dana bantuan sosial di Provinsi Banten dianggap cukup baik, misalnya bantuan PKH hampir mencapai 90% per bulan Juni dan bantuan non tunai sudah memasuki tahap ketiga.

“Untuk penyaluran bantuan sosial di Provinsi Banten ini realisasinya sudah cukup bagus, PKH untuk pembayaran per bulan sampai bulan Juni sudah hampir 90%. Kemudian bantuan sosial tunai sudah tahap ketiga,” katanya.

Kepala Asisten Daerah (Asda) III Pemprov BAnten, Samsir dalam kesempatan itu mengatakan, bantuan masyarakat yang terdampak Covid-19 ini setiap daerah berbeda, karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setempat.

Dari bantuan pemerintah pusat misalnya, bantuan yang dikucurkan sebesar Rp 600.000/KK, sementara bantuan dari Provinsi Rp 500.000/KK sedangkan untuk pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kemampuan keuangannya.

“Karena itu penerima bantuan di setiap KK di desa berbeda, karena sumber bantuan yang diterima juga berbeda. Ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan,” katanya.

Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin menjelaskan persoalan utama yang mendasari terkait pendataan penerima bantuan sosial di wilayah Kota Serang yang tidak akurat yaitu penyerahan foto copy KK dan KTP.

“Diminta KTP dan KK alasannya jauh tempat foto copy-nya, atau mungkin tidak punya uang mau foto copy-nya,” ungkapnya.

Ia menilai petugas (RT RW) yang mendata tidak serius pada saat melakukan pendataan sehingga tidak akurat penyaluran bantuan sosial di wilayah Kota Serang. Selain itu, petugas pendataan tidak mendapat honor sehingga menjadi penyebab lainnya.

“Dari sisi pendataan sebenarnya sudah kurang serius dari tingkat RT RW. Pertama ketika mendata masyarakat di tempat itu, ketika diminta KK dan KTP masyarakat tidak memberikan, yang ngasih malah PNS, ASN. Itu kesulitan RT RW pada saat itu. Yang jelas kalau petugas itu diberikan honor pasti akan serius mendatanya sehingga data juga akan akurat,” katanya.

Oleh karena itu, Syafrudin menambahkan pihaknya akan lebih mempersiapkan terkait pendataan bantuan sosial yang tidak akurat. Selain itu, pengadaan honor bagi para petugas pendataan, apakah pemerintah kota atau pemerintah pusat.[Red/Roy]

Bagikan: