Darurat Korupsi, Gabungan BEM Serang Aksi di Depan Gedung Kejati

PATRON.ID – SERANG | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Serang Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kota Serang, Rabu (2/6/2021).

Aksi tersebut dilakukan demi mengawal proses hukum yang dilakukan oleh Kejati Banten terhadap tiga kasus korupsi sekaligus di lingkungan Pemprov Banten. Yakni dana hibah pondok pesantren, pengadaan lahan UPTD Samsat Malingping, dan pengadaan masker KN95 pada Dinas Kesehatan Banten.

Aliansi tersebut antara lain BEM Untirta, DEMA UIN SMH Banten, BEM UPI Serang, BEM Unbaja, BEM Unsera, BEM Universitas Primagraha, BEM STIE Banten, BEM Universitas Faletehan, BEM STAIKHA, BEM AAKPI, BEM STISIP Trimasda.

Koordinator Aksi, Faiz Naufal Alfarisi mengatakan kasus mega korupsi yang terjadi di Tanah Jawara saat ini adalah tindakan kedzoliman dari para pejabat yang gagal dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

“Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah dengan slogan yang cukup religius yaitu iman dan taqwa. Namun, di balik itu semua semangat religius yang seharusnya ditanamkan para pelayan masyarakat justru hanya dijadikan kedok untuk berbuat kedzoliman,” ujar Faiz, di sela-sela aksi.

Menurutnya, Banten juga masih masuk kedalam 10 besar provinsi paling korup di Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya beberapa mega skandal korupsi di lingkungan Pemprov Banten.

Seperti kasus dana hibah ponpes, sambung Faiz, Pemprov Banten melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2019 telah menetapkan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Namun pada perjalanannya dana hibah pondok pesantren ini dimanfaat kan oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri,” katanya.

Motifnya adalah dengan membagi dana hibah dan membuat pesantren fiktif. Hal ini menjadi sangat miris ketika dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan perbaikan moral malah dijadikan alat memperkaya diri.

“Mega korupsi yang dana hibah pada tahun 2020 sebesar Rp117,78 milyar yang seharusnya tersalurkan secara utuh kepada 3.926 pondok pesantren ini tentunya sangat membuat hancur marwah para ulama dan santri yang ada di Provinsi Banten. Dana hibah yang dikucurkan pada tahun 2018 sebesar Rp66 milyar juga disinyalir bermasalah. Yang seharusnya ulama kita hormati malah dengan keji dikibuli dan dikebiri haknya,” bebernya.

Tak hanya itu, kasus korupsi anggaran pengadaan masker KN95 senilai Rp1,68 milyar yang seharusnya dipergunakan untuk memprioritaskan bagi kesehatan masyarakat justru habis digasak oleh pejabat Dinkes Banten.

“Ditambah lagi kasus korupsi pengadaan gedung Samsat Malingping senilai Rp850 juta. Kasus korupsi ini seolah menjadi warisan dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi Banten,” tegas mahasiswa UIN SMH Banten ini.

Sementara itu, salah satu peserta aksi, Pirdian Pratama menilai beberapa kasus korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari peran Gubernur Banten Wahidin Halim, Biro Kesejahteraaan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten, tim evaluasi penganggaran hibah dan juga FSPP sebagai penyalur dana hibah.

“Semuanya memiliki peran masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Mahasiswa UIN SMH Banten ini juga menilai lembaga legislatif telah lalai dalam pengawasan yang membuat proses tindak pidana korupsi ini menjadi semakin mulus dan semakin gampang untuk dilakukan oleh para oknum.

“Kasus di atas membuat kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana bisa Provinsi Banten mendapatkan perdikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian -red) dari BPK RI. Ini seolah menjadi kontradiksi dengan kondisi di lapangan. Permalasahan korupsi di Banten ini seolah menjadi skandal yang sulit untuk dihentikan,” jelas Pirdian.

“Maka bagaimanapun dan apapun alasannya bahwa tindak pidana korupsi tidak dibenarkan dan harus dijatuhkan hukuman seberat beratnya sesuai dengan UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Maka, Aliansi BEM Serang Raya mendesak beberapa hal kepada Kejati Banten selaku pihak aparat penegak hukum, yakni (1) menegakan hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, (2) menjunjung tinggi asas intergritas, profesionalitas dan proporsionalitsas dalam penyelesaian kasus ini, (3) tidak melihat latar belakang organisasi, status (politik,sosial,ekonomi), atau pun kedudukan para terduga kasus korupsi ini, (4) mengungkap dan menangkap aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi ini, dan (5) mempublikasikan setiap proses hukum yang sedang dijalankan. [Red/Roy]