Dampak UU Direvisi, Kinerja KPK Lebih Mirip Sekedar Sensasi Ketimbang..

PATRON.ID – SERANG | Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah UIN SMH Banten menggelar diskusi Simposium Hukum series #1 dengan tema ‘Pengaruh Revisi UU KPK Terhadap Eksistensi KPK’, yang dilakukan secara offline maupun online, Kota Serang, Banten, Kamis (3/6/2021).

Menghadirkan narasumber Dr. Yuris Rezha Kurniawan S.H dari peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, serta dihadiri oleh Saiful Salim S.H dari DPN Permahi, dan Dr. M. Zainor Ridho, M.Si salah satu pakar hukum UIN SMH Banten.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Dema Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Rizki Nursidik mengatakan belakang ini isu-isu mengenai pelemahan KPK kembali merebak ke permukaan publik. Ditambah adanya kabar buruk tentang pemberhentian kerja 75 pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan dan pegawai KPK lainnya.

Maka dalam kondisi seperti itu, mahasiswa sebagai corong pergerakan dan controling terhadap pemerintah perlu lebih aktif lagi dalam menelaah kejadian-kejadian yang tengah terjadi di pemerintahan.

“Kami berharap untuk bagaimana mahasiswa sebagai corong sebuah pergerakan dan controling terhadap pemerintah. Dengan ini kami menyoroti beberapa hal yang janggal dalam KPK dan dengan itu kami ingin mengawal KPK untuk bisa menjadi ujung tombak dari meminimalisir terjadinya korupsi tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” ujar Rizki.

Ia menegaskan, acara ini bukanlah acara terakhir namun awal pergerakan dari Dema Fakultas Syariah UIN SMH Banten 2021 untuk mengawali gerakan-gerakan mengkawal kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air.

Sementara pada diskusi berlangsung, Yuris Rezha Kurniawan menyampaikan kiprah KPK hari ini dengan adanya proses alih status pegawai KPK adalah salah satu dampak dari adanya revisi Undang-undang KPK.

Bahkan, ia menyebut dengan istilah ‘Jauh Panggang dari Api’ dengan rincian beberapa bukti bahwa indeks persepsi Indonesia tahun 2020 menurun signifikan, jumlah OTT (Operasi Tangkap Tangan) menurun, perkara strategis tidak ditangani secara tuntas.

“Dan kinerja pimpinan KPK lebih banyak sensasi dan kontroversi dari pada kinerja mengenai pemberantasan korupsi,” papar Yuris.

Faisal Halim mengatakan memerangi korupsi sama saja memerangi diri kita sendiri. Sebab di setiap apa yang kita pikirkan dan kita lakukan akan ada hal buruk yang selalu terlintas.

“Oleh karena itu, marilah perangi benih korupsi dalam diri kita sendiri,” tegas dia.

Sementara, Zainor Ridho menilai pengaruh dari revisi UU KPK ada dua sisi, yakni memperkuat dan memperlemah. Penguatan KPK seperti pandangan dari lembaga eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR).

Jika kedua lembaga tersebut, sambung dia, sudah menjawab akan memperkuat maka gerakan besar seperti apapun tidak akan berpengaruh pada keputusan nantinya.

“Namun nyatanya,  masyarakat menilai bahwasanya hasil dari revisi UU KPK memperlemah dengan bukti kewenangan menggeleng, menyita, dan menyadap dipangkas, peran dewas (dewan pengawas) terlalu dominan dan masih banyak lagi,” tandasnya. [Red/Roy]